Cultuurstelsel atau sistem kultivasi adalah istilah asing dari tanam paksa, sistem kultivasi yang mewajibkan setiap warga Indonesia kala itu untuk menyisihkan beberapa persen tanah mereka agar dijadikan sebagai lahan yang akan ditanami untuk kebutuhan ekspor.
Hasil dari tanaman yang berada di lahan warga nantinya akan diberikan kepada pemerintahan kolonial dengan harga yang sangat jauh dari kata layak, karena harga tersebut sudah ditetapkan oleh Belanda. Lalu bagaimana yang tidak memiliki lahan untuk menanam kebutuhan kolonial? Mereka akan ditempatkan di lahan-lahan milik pemerintah dan diwajibkan untuk bercocok tanam selama kurang lebih 75 hari sebagai pengganti pajak.
Mereka yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam untuk kebutuhan kolonial tentu saja tidak punya pilihan lain selain menjadi pekerja yang harus siap sedia bekerja di lahan pemerintah ketimbang harus mengganti pajak yang sangat memberatkan mereka untuk membayarnya.
Siapakah yang menerapkan sistem tanam paksa kala itu?
Tentu saja Kolonial Belanda yang menerapkan sistem tersebut dibawah kepemimpian Van den Bosch pada tahun 1830. Kebijakan ini tentu saja sangat merugikan rakyat dan menguntungkan pihak Belanda secara sepihak, karena adanya harga yang sudah diterapkan dengan cukup rendah untuk semua komoditas ekspor yang dilakukan oleh warga. Namun pada perjalanannya, sistem tanam paksa ini dihentikan pada tahun 1870 karena dinilai sangat merugikan.
Berikut ini merupakan isi dari aturan tanam paksa menurut wikipedia;
- Tuntutan kepada setiap rakyat Pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
- Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
- Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan
- Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat
- Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda
- Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa
Siapakah penentang tanam paksa?
Anda pasti familiar dengan tokoh ini, karena tokoh ini seringkali disebut namanya dalam pelajaran sejarah yang menjelaskan tentang kiprah penjajahan Belanda di tanah air. Tak lain dan tak bukan adalah Douwes Dekker. Tokoh sentral yang kala itu meminta pihak belanda untuk berbalas budi kepada Rakyat Indonesia yang telah memberikan komoditas ekspor untuk kolonial kala itu dengan beberapa syarat.
Beberapa syarat yang diusulkan oleh Dekker antara lain; pemberian edukasi yang layak untuk Rakyat Indonesia, pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati bersama dan lain sebagainya.
Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial?
Kondisi rakyat pada saat itu tentu saja sangat menderita, karena adanya kebijakan atau regulasi yang menguntungkan pihak kolonial tanpa memberikan timbal balik kepada rakyat yang saat itu diperas keringatnya.
Hal ini sangat logis mengingat banyak rakyat yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh pihak kolonial, sehingga kelaparan, kesengsaraan dan taraf hidup yang jauh dari sejahtera menjadi pemandangan yang biasa sekalipun berada di tanah air sendiri.
Bahkan untuk kerja rodi sekalipun juga memakan banyak korban jiwa. Pasalnya tenaga rakyat kala itu diperas untuk membangun beberapa proyek yang dikerahkan oleh kolonial saat itu, misalnya seperti jalan raya Anyer hingga Panarukan.